Diskominfo Staper dan OPD Ikuti Sosialisasi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026
Sangatta – Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo-Staper) Kabupaten Kutai Timur bersama perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti kegiatan Sosialisasi Kick Off Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tersebut berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting dan dipantau langsung dari Ruang Rapat Diskominfo Staper, Kamis (25/6/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Diskominfo Staper, Kepala Bidang Aplikasi Informatika (Aptika), jajaran staf Diskominfo Staper, serta perwakilan dari berbagai OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah strategis dalam menyamakan persepsi dan mempersiapkan diri menghadapi transisi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Pemerintah Digital. Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Cahyono Tri Birowo, dalam arahannya menegaskan bahwa paradigma pemerintah digital tidak lagi sekadar berorientasi pada pembangunan aplikasi atau infrastruktur IT semata.
"Kita tidak kekurangan sistem, tapi kita kekurangan pengalaman yang menyatu. Evaluasi kini tidak lagi hanya mengukur kematangan pengelolaan IT di hulu, melainkan berfokus pada dampak layanan, inklusivitas, dan kepuasan pengguna di hilir," tegas Cahyono.
Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026, evaluasi kinerja pemerintah digital kini disederhanakan menjadi 7 aspek dan 20 indikator. Perubahan ini menuntut adanya kolaborasi lintas sektor yang masif. Transformasi digital ditegaskan bukan lagi menjadi tanggung jawab unit TIK atau Diskominfo saja, melainkan melibatkan seluruh unit kerja seperti perencanaan anggaran, SDM, kearsipan, hukum, dan pelayanan publik.
Selain itu, sistem penilaian tingkat kematangan pada evaluasi kali ini juga menggunakan rentang nilai baru (seperti 1-1,5; 1,51-2,5; dst) untuk memberikan apresiasi terhadap setiap progres kecil yang telah dibangun oleh instansi, sehingga memotivasi percepatan transformasi.
Dalam sesi pemaparan arsitektur pemerintahan digital, narasumber juga menjelaskan pentingnya keselarasan arsitektur dari tingkat makro (nasional), meso (lintas sektoral), hingga mikro (instansi/daerah). Hal ini ditujukan agar setiap rencana kerja, seperti RPD dan Renstra di tingkat daerah, dapat selaras dengan target pembangunan nasional dan prioritas pemerintah pusat, termasuk dukungan terhadap program moments of life dan efisiensi belanja pemerintah.
Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi internal antar-OPD dalam mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan. Sinergi ini diharapkan mampu mewujudkan layanan publik yang terpadu, berkualitas, dan berdampak langsung pada peningkatan kepuasan masyarakat serta akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.
(Diskominfo Staper Kutai Timur)